Kawal Seleksi Dewan Pendidikan, DPRD Bojonegoro Tekankan Transparansi dan Profesionalisme
Proses rekrutmen ini harus menjadi momentum transformasi kualitas pendidikan
BOJONEGORO – Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam membuka seleksi pengisian formasi anggota Dewan Pendidikan mendapat kawalan ketat dari jajaran legislatif. Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa proses rekrutmen ini harus menjadi momentum transformasi kualitas pendidikan di Bumi Angling Dharma.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi. Menurutnya, posisi Dewan Pendidikan bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan instrumen krusial untuk mengurai benang kusut problematika pendidikan di daerah.
"Pendidikan di Bojonegoro menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan sinergi kuat, sehingga Komisi C DPRD mendesak agar seleksi anggota Dewan Pendidikan dilakukan secara transparan untuk menjaring sosok profesional, visioner, dan independen," ujar Ahmad Supriyanto, Jumat (10/04/2026).
Politisi yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro ini menyoroti besarnya tanggung jawab yang diemban oleh para anggota terpilih nantinya. Hal ini berkaitan erat dengan mandat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan yang mencapai angka 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro.
Supriyanto menjelaskan bahwa besaran anggaran tersebut harus linier dengan hasil yang dicapai di lapangan, terutama dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
"Mengingat alokasi anggaran pendidikan yang sangat besar mencapai 20 persen dari APBD, keberadaan Dewan Pendidikan yang mumpuni sangat strategis sebagai mitra pengawas agar program pemerintah tepat sasaran dalam menuntaskan masalah anak tidak sekolah dan meningkatkan IPM daerah," lanjutnya.
Lebih lanjut, ia berharap agar panitia seleksi benar-benar selektif dalam menyaring nama-nama yang masuk. Kriteria independensi menjadi harga mati agar Dewan Pendidikan mampu berdiri objektif di antara kepentingan birokrasi dan kebutuhan masyarakat luas.
"Kami berharap figur terpilih nantinya mampu memberikan masukan objektif demi memastikan setiap kebijakan pendidikan benar-benar menyentuh akar persoalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," pungkasnya.
Dengan bergulirnya proses seleksi ini, publik menaruh harapan besar agar Dewan Pendidikan Bojonegoro periode mendatang diisi oleh para pakar dan praktisi yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga peka terhadap dinamika pendidikan di tingkat akar rumput. Fokus utama tetap pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan daerah secara jangka panjang.
