Ketua Komisi C Bojonegoro Tegaskan Standar Gizi Makan Gratis Wajib Terpenuhi
Sorotan utama tertuju pada kualitas menu yang dinilai kurang variatif
BOJONEGORO – Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro tengah berada di bawah perhatian publik. Program unggulan yang diharapkan mampu mendongkrak kualitas kesehatan pelajar ini menuai kritik tajam dari para orang tua siswa dan warga di media sosial. Sorotan utama tertuju pada kualitas menu yang dinilai kurang variatif, dan dianggap belum memenuhi ekspektasi gizi yang layak, terutama selama masa pelaksanaan di bulan Ramadhan.
Menanggapi keresahan tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat adanya penurunan standar kualitas makanan bagi generasi penerus Bojonegoro.
Ahmad Supriyanto menyatakan bahwa dinamika harga pasar maupun tantangan logistik selama bulan suci tidak boleh menjadi pembenaran atas sajian makanan yang alakadarnya. Ia menekankan bahwa hak anak-anak untuk mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang adalah harga mati yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui penyedia layanan.
"Kami sangat memahami dinamika harga pangan saat ini, namun hak gizi anak-anak Bojonegoro adalah prioritas yang tidak boleh dikalahkan oleh kendala teknis. Sebagai langkah konkret, Komisi C DPRD akan segera mengevaluasi SPPG untuk mengurai hambatan distribusi serta menggandeng para ahli gizi guna memastikan standar menu tetap optimal dan efisien," ujar Ahmad Supriyanto secara tegas.
Evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi poin krusial. Politisi Golkar ini menilai perlu adanya penyesuaian formula menu agar tetap menarik dan bervariasi tanpa mengurangi nilai kalori dan protein yang dibutuhkan siswa, meski di tengah tekanan inflasi bahan pangan.
Selain aspek teknis penyajian, Ahmad Supriyanto juga menyoroti aspek akuntabilitas keuangan. Munculnya menu yang dianggap kurang layak memicu pertanyaan mengenai efektivitas penyerapan anggaran di lapangan. Ia memperingatkan seluruh pihak terkait agar tidak bermain-main dengan alokasi dana yang telah disiapkan untuk kesejahteraan anak sekolah.
"Saya menegaskan bahwa transparansi anggaran adalah kunci. Setiap rupiah harus terkonversi menjadi makanan yang sehat dan layak. Kami berkomitmen melakukan audit ketat demi memastikan program strategis ini benar-benar mencetak generasi masa depan yang unggul," tambahnya.
Komisi C DPRD Bojonegoro dijadwalkan akan segera memanggil dinas terkait dan pengelola program MBG untuk memberikan klarifikasi serta solusi jangka pendek terkait variasi menu. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keluhan mengenai menu yang kurang layak tidak terulang kembali dan program dapat berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan program Makan Bergizi Gratis di Bojonegoro dapat kembali ke jalur yang tepat, yakni benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan kecerdasan siswa di seluruh wilayah kabupaten.
